DPRD DKI Jakarta mulai menggelar rapat membahas KUPA-PPAS 2020 DKI Jakarta hari ini.
TEMPO.CO, Jakarta - DPRD DKI Jakarta mulai membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2020 Jakarta. Pembahasan digelar dalam rapat Badan Musyawarah hari ini, Selasa 21 Oktober 2019.
"Hari ini kita akan mulai pembahasan KUA PPAS," ujar Pimpinan Badan Musyawarah Abdurahman Suhaimi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.
Suhaimi mengatakan KUPA-PPAS 2020 dimulai dengan menetapkan jadwal pembahasan oleh DKI. Pembahasan KUA PPAS 2020 DKI harus selesai sebelum 30 November seperti ketetapan Kementerian Dalam Negeri.
Selain itu, kata Suhaimi pembahasan KUA PPAS 2020 juga berkaitan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sudah mengirim surat ke DPRD DKI.
Suhaimi menyebutkan DPRD telah menjadwalkan untuk pembahasan KUA PPAS setelah ini akan langsung dibahas Badan Anggaran bersama pemerintah DKI.
"Jadi sudah sepakat, besok pembahasan akan dibahas oleh Badan Anggaran dengan eksekutif," ujarnya.
Dia menambahkan, Badan Musyawarah telah menyusun jadwal pembahasan KUA PPAS 2020 hingga pengesahan di rapat paripurna di akhir November. Pembahasan APBD DKI 2020 terhenti lantaran pergantian anggota DPRD DKI yang baru. Pembahasan kian molor dengan pemilihan pimpinan DKI yang memakan waktu lama.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meyakini DPRD DKI masih bisa membahas APBD 2020 sebelum batas waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri 30 November mendatang.
Prasetio menegaskan meski waktu singkat rancangan APBD yang telah disusun Pemerintah DKI harus dikoreksi agar APBD tetap berkualitas.
"Semaksimal mungkin kami lakukan karena juga baru bentukannya, semua kan pasti bisa selesai," ujarnya.
Dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Pioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2020, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 95,9 triliun. Angka itu naik Rp 6,9 triliun dari APBD DKI 2019. Sejumlah program kegiatan kemudian menuai kritik, seperti anggaran pengadaan software dan antivirus di Dinas Pendudukan Catatan Sipil yang mencapai Rp 12 miliar hingga anggaran renovasi rumah dinas gubernur sekitar Rp 2,4 miliar.
Artikel AsliSumber: Tempo.co
