AS Beri Sanksi Pembatasan Visa pada Pejabat China Terkait Penindasan Uighur

AS Beri Sanksi Pembatasan Visa pada Pejabat China Terkait Penindasan Uighur

Warga menggelar unjuk rasa mendukung kelompok etnis Uighur di depan Misi AS untuk PBB, mendorong Departemen Luar Negeri memperjuangkan kebebasan kelompok etnis Muslim itu yang dipenjara di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang, China.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Pemerintah Amerika Serikat memberlakukan sanksi pembatasan visa kepada sejumlah pejabat China yang dicurigai terlibat dalam kasus penindasan Uighur.

Sanksi tersebut menargetkan pejabat pemerintah dan anggota Partai Komunis China.

"Mereka diyakini turut bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, penahanan atau penindasan terhadap kelompok Uighur, Kazhakh, atau kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang," kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Selasa (8/10/2019).

Penjatuhan sanksi pembatasan visa itu dilakukan Washington hanya kurang dari dua hari sebelum perundingan perdagangan tingkat tinggi yang diagendakan dengan China, yang akan dipimpin Perdana Menteri Liu He.

Loading...

Baca juga: Diduga Terlibat Penindasan Uighur, 28 Entitas China Masuk Daftar Hitam AS

"Pemerintah China telah melembagakan kampanye yang sangat represif terhadap Uighur dan kelompok etnis minoritas Muslim lainnya di wilyah otonomi Xinjiang, termasuk penahanan massal di kamp-kamp pengasingan," lanjut Pompeo.

Sanksi tersebut menyusul keputusan Departemen Perdagangan AS yang telah memasukkan sebanyak 28 entitas China ke dalam daftar hitam dengan alasan serupa.

Sebanyak 20 biro keamanan publik dan delapan perusahaan, termasuk perusahaan teknologi pengawasan Hikvision dan Megvii Technology yang mengembangkan teknologi informasi, akan dilarang melakukan transaksi dengan perusahaan AS.

"Amerika Serikat menyerukan kepada Republik Rakyat China untuk segera mengakhiri kampanye penindasannya di Xinjiang," kata Pompeo, dikutip SCMP, Selasa (8/10/2019).

Baca juga: China Dituding Ambil dan Jual Organ dari Umat Muslim Uighur yang Ditahan

"Juga membebaskan semua yang ditahan secara sewenang-wenang dan menghentikan upaya untuk memaksa anggota kelompok minoritas Muslim China yang ada di luar negeri agar kembali dan menghadapi takdir yang tak pasti," lanjutnya.

Departemen Luar Negeri AS tidak merinci nama-nama pejabat China yang terdampak sanksi pembatasan visa.

Tetapi anggota parlemen secara khusus telah meminta Amerika Serikat untuk mengambil tindakan terhadap Chen Quanguo, ketua Partai Komunis untuk wilayah Xinjiang.

Sanksi itu tidak hanya mempengaruhi pejabat yang disanksi, namun juga pihak keluarga, termasuk anak-anak mereka.

Kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia menyebut China telah menahan sekitar satu juta warga etnis Uighur dan Muslim lainnya di kamp-kamp penahanan, yang diklaim sebagai kamp lembaga pelatihan kejuruan, di wilayah itu.

Baca juga: Kunjungi Kamp Uighur di China, Menteri Urusan Agama Malaysia Dikecam

Sementara China, berulang kali membantah keberadaan kamp penahanan, melainkan lembaga pelatihan kejuruan yang diperlukan untuk mengendalikan terorisme.

Beijing juga menyebut tindakan AS telah ikut campur dalam urusan dalam negerinya.

Penulis: Agni Vidya PerdanaEditor: Agni Vidya Perdana

Artikel Asli
Sumber: Kompas.com

Loading...