Komisioner Ungkap 4 Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Saat Pandemi

Komisioner Ungkap 4 Alasan KPU Tetap Gelar Pilkada Saat Pandemi

Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7/5/2020). Presiden Joko Widodo menunda pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 hingga Desember 2020 akibat wabah COVID-19. ANTARA

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, setidaknya ada empat alasan urgensi menggelar Pilkada serentak pada 9 Desember 2020.

Padahal pandemi Covid-19 diprediksi masih berlangsung hingga akhir tahun ini.

"Yang pertama KPU tentu melaksanakan amanat peraturan yang berlaku," kata Dewa di Jakarta, Minggu (21/6/2020), seperti dikutip Antara.

Pelaksanaan tahapan Pilkada 2020 pada Maret lalu atau beberapa pekan setelah adanya kasus pertama Covid-19 di Indonesia.

Loading...

Baca juga: Bawaslu Sebut Politik Uang dan Netralitas ASN Masuk Indeks Kerawanan Pilkada 2020

Namun setelah bersepakat dengan DPR, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada.

Perppu itu menjadi landasan hukum guna menggelar Pilkada.

KPU kemudian berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dan mendapatkan rekomendasi melanjutkan kembali pilkada sesuai dengan standar keamanan protokol kesehatan.

"Pilkada dilanjutkan sesuai keputusan bersama pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu. Untuk rekomendasi dari gugus tugas, surat yang disampaikan dijelaskan pilkada bisa dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan," kata dia.

Kemudian alasan selanjutnya, menurut Dewa, hingga saat ini tidak ada satu pihak pun yang bisa memastikan kapan pandemi Covid-19 berakhir.

Baca juga: Gerindra Dukung Saraswati di Pilkada Tangsel, Tapi Tunggu Keputusan Prabowo

Alasan ketiga, kata dia, yakni mengenai hak konstitusional memilih dan dipilih, periode lima tahunan pergantian kepemimpinan kapala daerah yang harus dilaksanakan.

"Kemudian alasan ke-empat, soal tata kelola anggaran, ini juga mesti harus dipikirkan (jika menunda ke tahun berikutnya)," ucapnya.

Hal senada sebelumnya juga disampaikan anggota KPU, Viryan Aziz, ia juga menyebutkan alasan pilkada digelar di tengah pandemi yakni soal amanat peraturan yang mesti dijalankan.

Kemudian, KPU melanjutkan pilkada karena sampai saat ini tidak ada satu orang atau lembaga pun yang bisa menyimpulkan Covid-19 secara utuh.

"Ketika kami menunda pilkada dulu berharap, ini bisa kita lanjutkan setelah Covid-19 berakhir, namun seiring waktu WHO menyampaikan kesimpulan dan pandangannya bahwa pandemi global ini tidak akan mungkin berakhir dalam waktu singkat, Covid-19 tidak akan hilang," kata dia.

Alasan lain Indonesia sedang menuju adaptasi kebiasaan baru. Banyak aktivitas yang tadinya terhenti kembali dilanjutkan belakangan ini.

Baca juga: Bawaslu Sebut Politik Uang dan Netralitas ASN Masuk Indeks Kerawanan Pilkada 2020

Dengan pertimbangan itu, kata dia, Pilkada pun bisa digelar.

"Tentu akan menjadi pertanyaan masyarakat dan banyak pihak nantinya, mengapa ketika semua sudah berjalan lagi dengan new normal, pilkadanya belum diteruskan, nanti bisa muncul pandangan yang justru sebaliknya," ujar dia.

Alasan lainnya menyangkut dana pilkada, jika pilkada ditunda melewati tahun atau pada 2021, maka anggaran yang telah dicairkan pada 2020 ini akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran, sementara yang telah dicairkan sudah mencapai Rp 4,1 triliun.

Editor: Krisiandi

Artikel Asli
Sumber: Kompas.com

Loading...