PAD tidak Capai Target, DKI Harus Efisiensi

PAD tidak Capai Target, DKI Harus Efisiensi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak tahun ini mencapai Rp44,5 triliun. Namun, realisasinya PAD dari pajak pendapatan baru hingga 17 Oktober baru mencapai Rp31,5 triliun atau baru 70,86%.

Jadi, masih Rp12,9 triliun yang harus dikejar Pemprov DKI melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

Padahal dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp6 triliun belum bisa dibayarkan tahun ini karena terjadi defisit neraca keuangan nasional. Hal itu semakin memperparah defisit anggaran yang dialami Pemprov DKI.

Sementara itu, komponen belanja DKI dari target Rp77,8 triliun sudah tercapai Rp44,2 triliun atau 54,3%. Berarti Pemprov DKI masih harus menyediakan dana belanja daerah sebesar Rp33,8 triliun.

Loading...

"BPRD harus mendapat uang sebesar itu (Rp12,9 triliun) dalam 2,5 bulan lagi. Ini jumlah yang sangat besar. Karena itu, di sisa waktu yang ada ini, kita yang pertama diharapkan efisiensi belanja. Kita harus mengefisiensikan pos-pos anggaran yang bukan menjadi prioritas," kata Sekretaris Syaefullah, efisiensi bisa dilakukan pada pos-pos telepon, air, listrik, dan internet. Selain itu, kualitas ransum rapat bisa diturunkan hingga minimal tidak ada ransum sama sekali.

Efisiensi juga bisa dilakukan terhadap pengurangan jumlah peserta perjalanan dinas.

"Kita nih kebiasaan seperti ikan mujaer. Induknya pergi, anak-anaknya ikut pergi. Harusnya kepala dinas atau kepala bidang pergi ya sendirian saja," tegasnya.

Tidak hanya itu, Syaefullah meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI gencar melakukan promosi wisata serta mengkaji ulang pengiriman delegasi wisata ke daerah lain. "Cari negara yang kaya dan memang orangnya senang jalan-jalan. Kalau ke Meksiko mereka kan kurang lebih sama dengan kita, ya buat apa," tandasnya.

Selain itu, dia menegaskan agar proyek gagal lelang tidak diulang tahun ini, tapi tahun depan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Edi Sumantri mengungkapkan ada dana Rp39 triliun yang harus disisir. "Mudah-mudahan hari ini selesai," tukasnya.

Menurut Edi, beberapa SKPD yang di bawah empat asisten sekda sudah mampu mengefisiensikan dana sebesar Rp6,27 triliun. (Put/J-2)

Artikel Asli
Sumber: Media Indonesia

Loading...