Penghargaan Aung San Suu Kyi Dicabut Amnesty, Ini Respon Myanmar

Penghargaan Aung San Suu Kyi Dicabut Amnesty, Ini Respon Myanmar

Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Pemerintah maupun warga Myanmar membela pemimpin de facto mereka, Aung San Suu Kyi, setelah penghargaannya dicabut Amnesty International.

Suu Kyi mendapat penghargaan Ambassador of Conscience atau Duta Besar Hati Nurani dari organisasi kemanusiaan itu pada 2009.

Selain Suu Kyi, tokoh dunia lain yang pernah mendapat gelar itu adalah mendiang Nelson Mandela, Malala Yousafzai, dan aktivis China Ai Weiwei.

Sekretaris Jenderal Amnesty Kumi Naidoo berkata, Suu Kyi telah melakukan pengkhianatan terhadap nilai-nilai yang pernah dibelanya.

Naidoo memaparkan, Suu Kyi telah menutup mata terkait perlakuan militer terhadap warga Rohingya, dan meningkatnya serangan terhadap kebebasan berekspresi di Myanmar.

AFP memberitakan Selasa (13/11/2018), salah seorang warga Myanmar bernama Khin Maung Aye mengeluhkan sikap Amnesty yang dinilai kekanak-kanakkan.

"Mereka seperti anak yang tidak cocok bergaul dengan anak lain kemudian pergi sambil meminta kembali mainannya," kata pria 50 tahun itu.

"Kami tidak butuh penghargaan dari mereka," tambah warga lain yang tinggal di Yangon bernama Htay Htay membela pemimpin berusia 73 tahun tersebut.

Juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Myu Nyunt mencurigai pencabutan penghargaan Suu Kyi merupakan bagian dari konspirasi besar.

Myo menjelaskan pencabutan itu tidak hanya melukai harga diri Suu Kyi. Namun juga seluruh anggota NLD yang lainnya.

"Organisasi itu bekerja bagi Bengalis yang telah meninggalkan negara mereka demi mendapatkan kewarganegaraan di sini," tambah Myo.

Bengalis merupakan sebutan bagi etnis Rohingya di mana mereka dikatakan sebagai migran ilegal yang berasal dari Bangladesh.

Wakil Menteri Informasi Aung Hla Tun mengungkapkan kekecewaannya terhadap Amnesty, dan berkoar pencabutan itu hanya akan membuat Suu Kyi semakin dicintai rakyat Myanmar.

Lebih dari 720.000 orang Rohingya melarikan diri sejak militer melaksanakan operasi di Negara Bagian Rakhine pada Agustus 2017.

Di kamp pengungsian Kutupalong Bangladesh, warga Rohingya menceritakan tentang pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan yang mereka lihat maupun alami.

Penyelidik PBB mendesak agar para pejabat militer yang terlibat dalam operasi tersebut diadili atas tuduhan melakukan genosida.

Penulis: Ardi Priyatno Utomo Editor: Ardi Priyatno Utomo

Artikel Asli
Sumber: Kompas.com