Protes soal PPDB di Hadapan Kadisdik DKI: Bohong, Enggak Diperhitungkan Jarak Saat Seleksi

Protes soal PPDB di Hadapan Kadisdik DKI: Bohong, Enggak Diperhitungkan Jarak Saat Seleksi

Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Protes dari orangtua murid mewarnai konferensi pers Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta di Kantor Disdik DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (16/6/2020) kemarin.
Salah satu orangtua murid memprotes jalur zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 karena tak memperhitungkan jarak.
Sebaliknya, Disdik dinilai memprioritaskan siswa berusia tua pada jalur zonasi.

Baca juga: 3 Hal PPDB Jakarta 2020 yang Disebut Tak Sesuai Permendikbud No 44 Tahun 2019
Orangtua ini pun berkali-kali berteriak bohong di hadapan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana dan jajarannya.
"Bohong. Ada orangtua murid ribuan enggak bisa masuk sekolah. Tahan saya silakan jangan dibohongin terus," ucap orangtua tersebut.
Pria yang mengenakan kaus hitam berkerah dan masker abu-abu ini beberapa kali melontarkan protesnya.
Menurut dia, kenyataan di lapangan, penerimaan PPDB di jalur zonasi tak memperhitungkan jarak.
"Bohong, enggak ada jarak dalam seleksi," kata dia.
Kejadian ini berlangsung selama beberapa menit. Orangtua murid ini pun kemudian ditenangkan dan dibawa oleh petugas keamanan.
Ia pun kembali mengatakan kepada petugas bahwa apa yang dilakukannya ini semata-mata karena merasa jalur zonasi tak sesuai ekspektasi.
"Pak enggak ada kesempatan lagi pak, coba kalau anak bapak," ucap dia.

Baca juga: Wali Kota Tangeran Akui PPDB 2020/2021 Banyak Kendala

Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 501 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB, seleksi jalur zonasi diurutkan berdasarkan usia tertua ke usia termuda, urutan pilihan sekolah, dan waktu mendaftar.
Sementara itu, Kadisdik Nahdiana mengatakan bahwa PPDB jalur zonasi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.
Jalur zonasi ditetapkan berdasarkan kelurahan, bukan jarak rumah calon siswa ke sekolah.
Alasan dia, Jakarta memiliki demografi yang unik, mulai dari tingkat kepadatan penduduk yang berbeda tiap kelurahan, sebaran sekolah tak merata, hingga banyak hunian vertikal di Ibu Kota.
"Penetapan zonasi berbasis kelurahan dan irisan kelurahan dengan mempertimbangkan keunikan demografi Kota Jakarta," kata Nahdiana.
Alasan lainnya, banyak pilihan transportasi yang bisa digunakan peserta didik untuk menjangkau sekolah mereka.
"Banyaknya atau tersedianya moda transportasi bagi anak sekolah, ada bus sekolah, transjakarta, dan ada Jak Lingko," ucap Nahdiana.

Loading...

Baca juga: Serangkaian Masalah PPDB Jateng dalam Catatan Ganjar
Dalam sistem zonasi kelurahan, calon siswa berdomisili lebih jauh dan calon siswa yang domisilinya lebih dekat memiliki peluang yang sama untuk diterima di sekolah tujuan, asalkan keduanya tinggal di kelurahan sesuai zonasi sekolah.
Apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah, calon siswa akan diseleksi berdasarkan usia lebih tua ke usia lebih muda, bukan lagi jarak tempat tinggal ke sekolah.
Dengan demikian, calon siswa berusia lebih tua yang rumahnya jauh lebih berpeluang lolos seleksi dibandingkan calon siswa berusia lebih muda yang tinggal dekat dengan sekolah.

Penulis: Ryana Aryadita UmasugiEditor: Icha Rastika

Artikel Asli
Sumber: Kompas.com

Loading...