Hukum

Sapma PP minta Kejati Riau usut dugaan korupsi walikota Pekanbaru Firdaus, ST, MT

Sapma PP minta Kejati Riau usut dugaan korupsi walikota Pekanbaru Firdaus, ST, MT

Media Riau, Pekanbaru - Satuan Siswa, Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila Menuntut Kejaksaan Tinggi Riau untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi Pembangunan Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru di Tenayan Raya (Kamis, 27/8/20).

Loading...

Bobi Kurniawan ketua SAPMA PP UIR selaku kordum aksi menegaskan bahwa Kejati terkesan lambat dan buang badan terhadap laporan masyarakat terkait dugaan kurupsi oleh Walikota Pekanbaru Firdaus MT.

"Hari ini Kami kecewa kuadrat sama Kejati Riau melihat tidak adanya progres dari laporan kami pada aksi sebelumnya. Kejati seakan mengabaikan laporan masyarakat, ada apa ini sama Kejati Riau? Bahkan tidak sekali dua kali kasus - kasus ini disuarakan, namun seolah para pemimpin kota ini seakan kebal hukum" ungkap Boby.

Dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau menyebutkan ganti rugi lahan perkantoran Tenayan Raya seluas 130 hektar menghabiskan biaya Rp26 Miliar. Dana ini sudah termasuk ganti rugi pohon sawit diatas lahan. Sementara anggaran untuk biaya ganti rugi mencapai Rp50 Miliar. Artinya diduga terjadi mark up dana mencapai Rp23 Miliar.

"Kami melaporkan data diatas sama Kejati malah kami diminta kasih bukti yang kongkrit, iya ada itu buktinya berat arsip hampir 10 kg dan 4gb data internal. Yang kami pertanyakan, kalo kami yang cari data terus apa fungsi Kejati? Bukankah ini juga ada anggarannya di Kejati untuk memproses investigasi penyidikan? Maunya apa Kejati Riau?" Tambah Bobi.

Sementara orator lain, Dedi, menyampaikan Dugaan kasus korupsi Vidio Wall yang mencapai Rp3 Miliar sampai hari ini pun belum terungkap. Seakan para pemain aktif dilingkaran PEMKO PEKANBARU masih bisa santai menikmati uang rakyat tersebut. Vinsensius Hartanto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2020 dan siap membongkar semuanya.

"Menurut kami hal ini justru menjadi lucu bila Kejati Riau LAMBAT memprosesnya. Mau bukti apalagi Mama Mia? Ibu Kejati perlu bukti apalagi? Bekerjalah Bu Jaksa, usut tangkap Firdaus" Tegas Dedi selaku Ketua SAPMA Unri.

Seluruh masyarakat
Riau mendukung Kejati Riau dalam penegakan HUKUM. Hal ini dibuktikan dengan adanya aksi yang sama di Bundaran Hotel Indonesia dan Kantor KPK Jakarta pada hari ini juga dengan jam yang sama.

Walikota Pekanbaru dan Kroninya pantas untuk di periksa. Hal ini dikarenakan laporan tersebut sudah kita berikan ke Kejari dan kejati berulang kali.

"Iya kami melakukan aksi serentak baik di Kota Pekanbaru dan Ibukota Jakarta, tepatnya di Gedung KPK RI. Kami sama-sama meminta ketegasan dan kerja keras para aparat hukum perihal laporan - laporan yang sudah kami berikan. Lagipula kalo Firdaus MT masih punya rasa malu bagusnya mundur saja dari jabatan" Jelas Dedi pada pers.

Disisi lain masalah retribusi sampah yang bermasalah juga disinggung seakan mempertontonkan ketidak becusan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugasnya. Seperti dugaan kebocoran retribusi sampah yang menyudutkan para RW memicu berbagai perdebatan sehingga hal ini harus segera ditelusuri dan diperiksa.

Kemudian juga Muhammad Jamil sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Pekanbaru merangkap Pj Sekda Kota Pekanbaru sudah sepantasnya turut diperiksa.

"Dalam spanduk yang bertuliskan Apakah Walikota Pekanbaru, Firdaus MT, dan Kroninya seperti M. Jamil (Sekda Kota Pekanbaru), Yuliarso (Kadishub sebelumnya), Zulhelmi (kepala bapeda), Zulfikri (mantan kadis LHK dan pj Kadispora, dan termasuk M. Yasir yang diduga menjadi sosok perantara uang-uang panas proyek juga penyelewengan perizinan itu mereka semua KEBAL HUKUM? Bila Kejati Riau dan Kejari Pekanbaru benar - benar membela masyarakat maka segera ungkap! Ketika terbukti semua, selanjutnya segera ditangkap para begal APBD Kota Pekanbaru tersebut, kami semua masyarakat Kota Pekanbaru gak akan biarkan para jaksa berjuang sendiri" pungkas dedi.

Sempat terjadi insiden berdarah yang dialami kader Pemuda Pancasila namun tim medis bertindak sigap. Aksi damai ini diikuti oleh 1.059 (seribu lima puluh sembilan masa) berlangsung di satu titik yaitu di kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Masa berusaha mendobrak pagar dan perwakilan berhasil menemui pihak Kejati. Sayangnya, mereka masih buang badan dan tetap tidak memberikan jaminan akan tuntutan-tuntutan masa aksi.

Masa aksi membubarkan diri dengan tertib dan damai sekitar pukul 16.00 WIB. Sebelum pulang masa aksi juga tampak membersihkan area unjuk rasa dan berdoa bersama.***red/rls

Berita RiauBerita Terbaru RiauBerita Terkini RiauBerita Walikota Pekanbaru

Loading...