Soal UU KPK, Saluran Hukumnya Uji Materi di MK

Soal UU KPK, Saluran Hukumnya Uji Materi di MK

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerbitkan Perppu, meliputi negara dalam keadaan gentin atau terjadi kekosongan hukum.

JAKARTA - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) bila diterbitkan akan menjadi preseden buruk bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebab, sebagai negara hukum sudah ada salurannya untuk menyikapi penolakan terhadap UU KPK.

"Sebagai negara hukum sudah ada saluran hukumnya, yaitu judicial review (uji materi) ke MK (Mahkamah Konstitusi,red). Bukan sebentar-sebentar ada demo terus dibuat Perppu," ujar Guru Besar Hukum Universitas Borobudur Jakarta, Faisal Santiago kepada wartawan, Minggu (6/10/2019).

Santiago mengatakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menerbitkan Perppu, meliputi negara dalam keadaan gentin atau terjadi kekosongan hukum. Pada kondisi itu, presiden bisa menerbitkan Perppu. Beda hal dengan kondisi yang terjadi sekarang, menurutnya, presiden tak perlu menerbitkan Perppu.

KPK

Lagipula melakukan revisi terhadap undang-undang merupakan hal biasa di Indonesia sebagai negara hukum dengan maksud melakukan perbaikan. Sudah selayaknya UU KPK direvisi karena sudah tidak relevan lagi antara kondisi tahun 2002 dan 2019.

Loading...

Santiago menyarankan presiden tak perlu mengeluarkan Perppu, namun mengimbau semua pihak yang menolak UU KPK untuk melakukan uji materi atau judicial review di MK. Adapun lembaga lembaga yudikatif dapat menerima uji materi UU KPK terhadap UUD NRI Tahun 1945, setelah undang-undang itu masuk Lembaran Negara.

"Ada mekanismenya. Itulah gambaran kita sebagai negara hukum," katanya.

Artikel Asli
Sumber: Okezone.com

Loading...