Mendagri Tito Karnavian memberikan keterangan kepada wartawan usai materi dalam Kongres Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ke VI di Hotel Borobudur, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).
JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menganggarkan pos untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya masing-masing.
Pernyataan ini disampaikan Tito Karnavian dalam rapat koordinasi tingkat menteri membahas pengendalian karhutla di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jakarta Pusat.
"Pemda perlu menganggarkan aspek pencegahan karhutla dalam APBD yang dibuat melalui pos khusus maupun dalam pos anggaran yang tak spesifik, seperti pencegahan bencana," kata Tito Karnavian, dikutip dari rilis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (6/12/2019).
Tito melihat ada pemerintah daerah yang peduli terhadap karhutla, tetapi ada juga yang tidak peduli. Hal ini terlihat dalam kebijakan anggaran.
"Ada yang menganggarkan, ada juga yang tidak. Apalagi ada aturan yang mengatakan bahwa bisa mengeluarkan uang berkaitan dengan kebakaran hanya dalam keadaan darurat ketika sudah terjadi kebakaran. Nah itu membuat ruang gerak dari Pemda menjadi lebih sempit," kata dia.
Dengan demikian, Mendagri pun meminta pemda yang daerahnya rawan karhutla agar memiliki anggaran, terutama untuk pencegahan.
“Salah satu tujuannya adalah untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar,” kata dia.
Selain itu, Tito juga menekankan soal strategi penanganan dalam karhutla. Sebab, pencegahan adalah hal yang paling utama dalam kejadian karhutla.
Strategi penanganan itu pun dapat dilakukan baik secara soft maupun hard dengan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Penulis: Deti Mega PurnamasariEditor: Bayu Galih
Artikel AsliSumber: Kompas.com
